PanenTalks, Denpasar – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan strategi untuk mengatasi potensi gangguan distribusi logistik akibat kerusakan Jalan Nasional Gilimanuk-Denpasar.
Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, terutama menjelang target inflasi nasional 2,5±1%.
Saat High Level Meeting (HLM) yang diselenggarakan pada 15 Juli 2025, Sekretaris Daerah Provinsi Bali memimpin diskusi strategis yang melibatkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, BBPJN Jawa Timur-Bali, Pertamina Patra Niaga, Bulog, serta perwakilan TPID Tabanan dan Jembrana.
Pertemuan ini menyoroti dampak kerusakan jalan di Kabupaten Tabanan yang berpotensi menghambat kelancaran distribusi pangan dan logistik lainnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, memaparkan bahwa inflasi bulanan Bali pada Juni 2025 tercatat 0,44% (mtm), sedikit lebih tinggi dari nasional (0,19%; mtm).
Meskipun sebagian besar harga komoditas relatif stabil hingga minggu kedua Juli 2025, risiko inflasi tetap menjadi perhatian utama, khususnya terkait amblesnya jalan nasional.
“Meskipun harga-harga relatif stabil, terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah amblesnya Jalan Nasional di Kab. Tabanan yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi pangan dan logistik lainnya,” ujar Erwin.
Kepala Satuan Kerja Wilayah Bali Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali menyatakan telah bergerak cepat untuk memperbaiki kerusakan jalan.
Dengan pengerahan sumber daya 24 jam dan sinergi dengan berbagai pihak, BBPJN menargetkan jalan dapat dilalui kembali pada akhir pekan ini, 20 Juli 2025, lebih cepat dari perkiraan semula. Kualitas jalan pasca-perbaikan juga akan lebih kuat dan memadai untuk dilalui truk bermuatan berat, termasuk pasokan BBM dan LPG.
Selama masa perbaikan, distribusi logistik dialihkan melalui rute-rute alternatif. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas melaporkan bahwa penggunaan rute alternatif terbukti efektif dalam memastikan kelancaran distribusi LPG dan BBM.
Berbagai simulasi distribusi dan penambahan jam operasional juga telah dilakukan untuk memastikan pasokan di daerah terdampak seperti Jembrana, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Tabanan tetap terpenuhi. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, pengurus desa, dan pelaku usaha terus diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi di jalur alternatif.
Selain BBM dan LPG, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Made Indra, juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pasokan pangan selama perbaikan jalan.
Berbagai upaya terus diperkuat, termasuk realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara TPID di daerah terdampak dengan provinsi/kabupaten sentra produksi pangan. Percepatan penyaluran beras SPHP dan MinyaKita melalui mitra Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Pangan Kita (TPK) juga menjadi prioritas.
TPID juga mendorong program penanaman komoditas pangan di pekarangan (urban farming) melalui pemberian bantuan bibit cabai, tomat, dan terong.
“Dengan penguatan koordinasi dan sinergi TPID dengan stakeholders terkait, serta optimalisasi program yang telah berjalan, saya optimis stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terjaga, serta target inflasi nasional 2,5±1% dapat tercapai,” pungkas Made Indra.(*)
