PanenTalks, Denpasar – Komitmen Pemerintah Pusat terhadap diversifikasi ekonomi Bali dipertegas dengan Reaktivasi Sekretariat Transformasi Kerthi Bali oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, bersama Gubernur Bali Wayan Koster di Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu (15/10/2025).
Langkah ini menandai babak baru kelanjutan program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali (EKB), sebuah konsep yang digagas Gubernur Koster untuk mengurangi ketergantungan daerah dari sektor pariwisata.
Gubernur Wayan Koster memaparkan perekonomian Bali mencatatkan kinerja impresif pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat sebesar 5,48 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,03 persen.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Bali juga meningkat signifikan menjadi Rp67 juta pada 2024, naik dari Rp57 juta pada 2019.
Indikator kesejahteraan lain menunjukkan Bali memiliki tingkat kemiskinan yang sangat rendah, yakni 3,8 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,57 persen.
Transformasi EKB didorong oleh pengalaman pahit saat pandemi Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi Bali anjlok tajam dari 5,3 persen pada 2019 menjadi minus 9,3 persen pada 2020 akibat lumpuhnya pariwisata.
Konsep ini bertujuan mengatasi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Bali, di mana PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkonsentrasi di tiga wilayah (Badung, Denpasar, Gianyar) dengan total PAD mencapai Rp10,9 triliun, sementara enam kabupaten lainnya hanya mencapai Rp2,3 triliun.
Transformasi Ekonomi Kerthi Bali adalah konsep pembangunan ekonomi yang berprinsip pada keharmonisan alam, ramah lingkungan, berbasis sumber daya dan kearifan lokal, serta bertujuan mewujudkan Bali yang mandiri secara ekonomi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy menyambut baik dan berkomitmen penuh mendukung implementasi EKB, menilai konsep ini sebagai model pembangunan daerah yang unik, berbasis keunggulan, dan budaya lokal yang dapat direplikasi secara nasional.
Gubernur Koster juga berharap kontribusi besar Bali terhadap devisa negara dari sektor pariwisata yang mencapai Rp167 triliun atau 53,6 persen mendapat umpan balik yang sebanding dari Pemerintah Pusat.
Reaktivasi sekretariat ini diharapkan menjadi motor penggerak untuk mengawal implementasi EKB demi pembangunan Bali yang berkualitas, berdaya saing, dan inklusif. (*)
