PanenTalks, Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada menggelar pelatihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk perangkat desa di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta guna mendorong kesadaran meningkatkan keterbukaan informasi publik di pedesaan.
Sekretaris Universitas, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, SH., LLM. menyampaikan, keinginan UGM berkontribusi dalam pengembangan pejabat PPID di tingkat desa sekaligus membangun jejaring.
“Kesadaran kita untuk menjaga informasi itu yang ingin kita bangun,” kata dia di ruang Multimedia, Gedung Pusat UGM, belum lama ini.
Dia melanjutkan, koneksi dan membangun jejaring tidak mudah maka acara ini mendekatkan diri ke pemerintah daerah. Pemberdayaan di tingkat desa menjadi salah satu agenda pemerintah memperkuat ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Berdasarkan data KIP, pada tahun 2025 hanya sekitar 39 persen badan publik masuk kategori informatif.
Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat, Syawaludin, Syawaludin, S.Pd., M.H menuturkan, keterbukaan informasi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga dan pelayanan publik.
“Bagi badan publik, UU KIP memberikan kewajiban sekaligus kewenangan. Sedangkan bagi masyarakat UU ini menjamin kebutuhan akan informasi apalagi di sekarang ini,” jelasnya.
Syawaludin mencontohkan, kasus keterbukaan informasi di India. Di negara tersebut, justru mengalami peningkatan ekonomi jauh lebih pesat.
Dia menilai, penerapan keterbukaan informasi pada masyarakat mendorong adanya inovasi. Di samping, meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan negara.
Ketua Komisi Informasi Daerah DIY, Erniati mengatakan, pentingnya pemahaman teknis pada PPID. Ada anggapan pengelolaan informasi membutuhkan modal dan sumber daya besar.
“Adanya sistem PPID ini juga bisa melindungi lembaga. Kalau ada permintaan terhadap informasi tertentu, namun masuk dalam kategori informasi kecuali maka ada dasar hukumnya,” papar Erniati.
Salah satu peserta pelatihan, Yuniko Ali Shodiqin, S.T. dari Kalurahan Sumberadi, Mlati, Sleman mengatakan, pelatihan membuka pandangan terkait pengelolaan informasi di desa.
Selain Yuniko, Nisa Kamala dari Kemantren Danurejan, Yogyakarta mengaku terbantu pelatihan PPID.
“Kita jadi lebih paham lagi, karena kebutuhan informasi di masyarakat kan ke depannya akan lebih besar lagi,” pungkasnya. (*)
Editor : Hendrati Hapsari
