PanenTalks, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI untuk menaikkelaskan jutaan pelaku usaha dengan menambahkan alokasi anggaran untuk tahun 2026.
Dukungan itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026 yang dihadiri Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
Wamen Helvi menyampaikan, Kementerian UMKM mendapat alokasi anggaran Rp296,59 miliar pada Pagu Anggaran Tahun 2026.
“Pagu eksisting Kementerian UMKM berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2026 sebesar Rp296.590.402.000,” kata Helvi.
Komisi VII DPR RI menilai Kementerian UMKM telah memperlihatkan kinerja positif dalam membina 57 juta UMKM di seluruh Indonesia. Hal itu sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025–2026, kerangka ekonomi makro, dan pokok kebijakan fiskal.
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ilham Permana, menyebut anggaran yang tersedia masih kecil dibandingkan jumlah UMKM yang dikelola.
“Kementerian UMKM sudah memperlihatkan setiap rupiah anggaran harus berdampak kepada jutaan UMKM. Kami menyetujui usulan tambahan anggaran agar bisa sepenuhnya terserap secara optimal pada 2026,” ujarnya.
Senada, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, menegaskan UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap mayoritas tenaga kerja.
“Saya mohon dukungan untuk UMKM. Harga listrik dan gas yang mahal perlu diturunkan agar mereka bisa lebih produktif. Kami mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian UMKM,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI menyepakati penambahan Pagu Anggaran Kementerian UMKM Tahun 2026 sebesar Rp425,51 miliar untuk diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menegaskan keputusan itu karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi.
“Kementerian UMKM berkaitan dengan nadi perekonomian bangsa. Semangat UMKM harus dijaga agar maju dan sejahtera bersama,” ujarnya.
Menanggapi dukungan DPR, Wamen Helvi menyatakan pihaknya siap mengoptimalkan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja.
“Melalui anggaran tersebut, kami optimistis bisa mendorong UMKM naik kelas. Bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, namun kami berusaha bekerja cerdas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak,” katanya.
Helvi menjelaskan tambahan anggaran 2026 akan digunakan untuk layanan SAPA UMKM, Kartu Usaha, sertifikasi dan legalisasi usaha, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan rantai pasok dan pemasaran. Kementerian UMKM juga akan memperluas kolaborasi dengan kementerian, instansi, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk mempercepat pertumbuhan UMKM.
