PanenTalks, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah proaktif dalam mendongkrak ekspor produk perikanan Indonesia.
Mereka tidak hanya duduk di kantor, tetapi aktif menjangkau pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai seluk-beluk proses bisnis ekspor yang melibatkan berbagai instansi.
Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan daya saing dan volume ekspor perikanan Tanah Air.
Sebagai implementasi dari upaya tersebut, Badan Mutu KKP berkolaborasi erat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta PT. Garuda Indonesia.
Sinergi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan coaching clinic dan diseminasi informasi bertajuk ‘Peduli Mutu Bersama Dalam Mendukung Kemudahan Ekspor Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan UMKP di Provinsi Bengkulu’. Acara ini menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan panduan langsung dari pihak-pihak yang berwenang dalam proses ekspor.
Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, menyampaikan komitmen kuat lembaganya dalam mempermudah alur ekspor produk perikanan. “Sekarang ekspor ikan dipermudah dan bahkan kami perkuat lagi koordinasi dengan K/L (Kementerian/Lembaga) yang terkait proses bisnis ekspor dan BUMN supaya masyarakat semakin semangat untuk ekspor perikanan,” ujarnya di Jakarta pada Rabu (23/4).
Lebih lanjut, Ishartini menegaskan bahwa pihaknya akan terus memfasilitasi para pelaku usaha agar produk yang mereka kirim memenuhi standar dan persyaratan ekspor dari negara tujuan.
Instruksi untuk aktif turun ke lapangan dan mendorong pertumbuhan industri perikanan di berbagai daerah, seperti yang telah sukses dilakukan di Bengkulu, juga telah diberikan kepada seluruh jajarannya.
Respon dari para pelaku usaha perikanan di Bengkulu, termasuk para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sangat luar biasa. Antusiasme mereka terlihat jelas dari jumlah peserta yang bahkan melebihi kapasitas yang disediakan.
Mereka mendapatkan penjelasan komprehensif dan mudah dipahami mengenai tahapan-tahapan penting dalam bisnis ekspor langsung dari instansi terkait.
Materi yang disampaikan meliputi kemudahan dalam pengurusan izin ekspor melalui integrasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) oleh Badan Mutu KKP, serta simplifikasi pengurusan izin edar dari BPOM.
Selain itu, Bea Cukai hadir dengan klinik ekspornya untuk memberikan solusi atas berbagai kendala kepabeanan. Disperindag juga memberikan panduan mengenai pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) yang menjadi dokumen penting dalam perdagangan internasional.
Kehadiran PT. Garuda Indonesia pun memberikan angin segar dengan memaparkan berbagai fasilitas dan dukungan yang diberikan maskapai pelat merah tersebut dalam pengiriman produk perikanan ke berbagai negara tujuan.
Kegiatan yang diawali di Bengkulu ini diharapkan dapat menjadi model yang akan direplikasi oleh unit pelaksana teknis (UPT) Badan Mutu di setiap provinsi di Indonesia.
“Ini merupakan inisiatif KKP selaku pemangku kepentingan yang kemudian kami diskusikan lintas sektor dan mendapatkan masukan yang sangat produktif guna mewujudkan kemudahan ekspor bagi pelaku usaha perikanan dan UMKM sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” pungkas Ishartini.
Langkah ini sejalan dengan penegasan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya daya saing global bagi perikanan Indonesia melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. (*)
