PanenTalks, Semarang– Universitas Diponegoro Semarang mengirim 57 tim berasal dari lima fakultas dalam program ekspedisi patriot gagasan Kementerian Transmigrasi.
Person in Charge (PIC) Program Transmigrasi Patriot, Prof. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani menekankan, langkah konkret Kementerian Transmigrasi mengintegrasikan riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam konteks pengembangan wilayah transmigrasi.
“Program ini akan berlangsung Agustus hingga Desember 2025,” kata dia, Selasa 12 Agustus 2025. Hasil berupa logbook mingguan, video harian dan konten media akan publikasi secara akademik maupun populer.
Terdiri dari 57 dosen, 120 mahasiswa, 106 alumni serta melibatkan dua mahasiswa dari Universitas Tadulako. Mereka akan terjun ke 13 provinsi dan 35 kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset kolaboratif lintas disiplin.
Dalam kegiatan ini tiap tim akan menghasilkan luaran menyesuaikan potensi dan karakteristik lokal wilayah penempatan. Antara lain berupa rekomendasi evaluasi kawasan transmigrasi, desain pengembangan komoditas unggulan spesifik, model kolaborasi kelembagaan ekonomi lokal, konsep konektivitas maritim. Selain itu, transportasi laut antar pulau serta strategi korporasi komunitas dan hilirisasi hasil laut.
PIC Ekspedisi Patriot, Prof. Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, S.T., M.T mengatakan, kegiatan ekspedisi ini dapat konversi ke dalam nilai akademik setara dengan 20 SKS (di luar Tugas Akhir). Hal ini tergantung kebijakan masing-masing program studi. Bahkan, program ini dapat setara dengan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Direktur Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik (Jejak), Nurul Hasfi mengatakan, publikasi program Ekspedisi Patriot menjadi jurnal pengabdian dan media populer.
Semua tim membuat dokumentasi dan akan terkumpul dalam folder “Ekspedisi Patriot”. Selanjutnya akan tayang di kanal YouTube Undip TV, media internal lain relevan dan mengirim ke media massa eksternal jaringan Direktorat Jejak.
Ekspedisi Patriot 2025, kata dia,dapat menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dalam hal ini, melahirkan model pembangunan kawasan transmigrasi adaptif, inklusif dan berbasis potensi lokal. (*)
