PanenTalks, Semarang – Usulan pendirian program Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Jawa Tengah masih menunggu persetujuan Kementerian Sosial RI.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, sudah berkoordinasi mengenai lahan, dan sudah mengajukan proposal ke Kemensos.
“Informasi terakhir sudah dilakukan asesmen (penilaian) terkait lokasi yang diajukan,” kata Sumarno, seusai menghadiri Halalbihalal Paguyuban Pensiunan Pengelola Keuangan (P3K) Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Korpri Jateng, Rabu 16 April 2025.
Dia menambahkan, semua kabupaten/ kota sudah mengajukan usulan dan menunggu asesmen dari Kemensos. Sekolah rakyat digagas Kemensos ditujukan hanya untuk masyarakat kategori sangat miskin. Oleh sebab itu, pengawasan pelaksanaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga akan melibatkan masyarakat.
“Nantinya, untuk pendataan kami benar-benar mengharapkan masukan dari masyarakat, agar siswa yang masuk sesuai dengan harapan,” kata dia.
Dia mengatakan, Pemprov akan mempergunakan data kemiskinan dimiliki oleh Kemensos. Sebab, pendirian Sekolah Rakyat di Jawa Tengah, merupakan bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.
Berdasarkan laman Kemensos.go.id, Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik dimulai pada April 2025 ini.
Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua serta pemeriksaan kesehatan. (*)
