PanenTalks, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menekankan pentingnya Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) atau Vessel Monitoring System (VMS) sebagai instrumen utama dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan nasional. Penegasan ini disampaikan pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Jakarta.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, menjelaskan bahwa VMS memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT).
Sistem ini memungkinkan pemantauan aktivitas kapal perikanan secara waktu nyata (real-time), sehingga efektif dalam mencegah praktik penangkapan ikan ilegal. Lebih lanjut, Ipunk menyatakan bahwa VMS berkontribusi signifikan terhadap pengelolaan stok ikan yang rentan terhadap penangkapan berlebihan (overfishing).
Senada dengan hal tersebut, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, mengungkapkan bahwa data pergerakan kapal perikanan yang terekam melalui VMS memiliki kontribusi penting dalam penerapan PIT. Data ini memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan zona yang telah ditentukan.
Lotharia Latif menambahkan bahwa penggunaan VMS mendorong praktik perikanan yang bertanggung jawab, sejalan dengan upaya menciptakan tata kelola perikanan yang lebih transparan dan adil. Tujuan akhirnya adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan bagi generasi yang akan datang.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menyampaikan bahwa kebijakan Penangkapan Ikan Terukur diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem.
Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP terus melakukan pengawalan ketat dan kajian mendalam terhadap implementasi kebijakan ini demi mewujudkan transformasi sektor perikanan tangkap yang maju, berkelanjutan, dan menyejahterakan. (*)
