Rabu, Juni 18, 2025

Wamenkeu: Bulog Sudah Serap Rp15 Triliun untuk Gabah dan Beras

Share

PanenTalks, Jakarta-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Perum Bulog telah membelanjakan anggaran sebesar Rp15,15 triliun untuk menyerap gabah dan beras dari petani pada musim panen tahun ini.

“Karena pada saat ini adalah musim panen, per 15 Mei yang lalu telah dibelanjakan oleh Bulog sebesar Rp15,15 triliun. Jadi ini adalah 91 persen untuk gabah. Bulog telah membeli sebanyak 1,46 juta ton gabah senilai Rp9,5 triliun dan 0,47 juta ton beras setara Rp5,65 triliun. Dan ini menyerap panen yang sekarang sedang berlangsung di masyarakat,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Suahasil menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung ketahanan pangan melalui kebijakan anggaran, termasuk pengadaan beras dan subsidi pupuk. Tahun ini, Bulog sebagai operator investasi pemerintah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp16,58 triliun untuk pengadaan beras dan setara beras.

Ia juga mengungkapkan bahwa stok beras Bulog saat ini mencapai angka tertinggi dalam sejarah.

“Stok beras Bulog sekarang mencapai 3,73 juta ton. Ini merupakan jumlah tertinggi dalam 57 tahun terakhir,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti lonjakan produksi beras nasional yang terjadi sejak awal tahun.

“Produksi beras nasional dari Januari hingga April 2025 meningkat sekitar 25,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian hingga 10 persen,” jelas Suahasil.

Menurutnya, pertumbuhan sektor pertanian ini juga terkait erat dengan penyaluran pupuk yang lebih efisien.

“Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kita terlihat sangat impresif di angka 10 persen lebih, dan kita lihat ada hubungan antara produksi padi ini dengan penyaluran pupuk,” tambahnya.

Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan reformasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Reformasi ini memangkas ratusan regulasi agar pupuk bersubsidi bisa lebih mudah diakses oleh petani.

“Melalui Perpres 6/2025 dilakukan penyederhanaan tata kelola dengan memangkas tidak kurang dari 145 regulasi, sehingga pupuk bersubsidi bisa langsung disalurkan kepada kelompok-kelompok petani di seluruh daerah dan langsung tersedia,” terang Suahasil.

Ia menutup pernyataannya dengan harapan besar pada dampak kebijakan ini bagi petani Indonesia. “Ini berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan juga kesejahteraan para petani kita,” pungkasnya.

Read more

Local News