PanenTalks, Sleman – Merespons situasi politik dan sosial Indonesia yang dinilai kian mengkhawatirkan, puluhan Aktivis 98 Indonesia menggelar retret dua hari di kawasan Kaliurang, Sleman, DIY, pada 9–10 Agustus 2025. Pertemuan ini diinisiasi sebagai bentuk kegelisahan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap belum memenuhi harapan reformasi.
Koordinator Aktivis 98 Indonesia, Surya Wijaya, mengungkapkan bahwa retret ini menjadi momen reflektif untuk mengevaluasi perjalanan demokrasi dan tata kelola negara.
a”Dalam konteks pemerintahan kami menilai bahwa kabinet yang ada di pemerintahan sekarang kami lihat kinerjanya kurang begitu baik,” ujar Surya saat ditemui di kawasan Alun-Alun Utara Yogyakarta, Minggu (10/8).
Salah satu sorotan tajam ditujukan pada kebijakan perpajakan yang diberlakukan di berbagai daerah. Menurut para aktivis, kebijakan ini menambah beban rakyat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Kami melihat bahwa demokrasi yang selama ini kita agungkan melalui dasar negara Pancasila, ternyata ada yang tidak diamalkan,” tambah Surya.
Retret tersebut diikuti sekitar 50 aktivis dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Utara.
Setelah kegiatan ini, mereka berencana melakukan silaturahmi dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono X, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais, yang dinilai memiliki peran penting dalam spirit reformasi 1998.
“Ngarso Dalem, kami sudah minta waktu sama beliau, rencananya hari ini cuma beliau berhalangan. Lalu ke Bu Mega. Mungkin beberapa waktu ke depan lah,” ucapnya.
Selain itu, mereka juga membuka ruang dialog kebangsaan untuk memperkuat demokrasi dan menghidupkan kembali idealisme reformasi.
“Kami juga akan mengundang tokoh-tokoh bangsa untuk selalu bertukar pikir,” ungkapnya.
Menuju Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Memasuki hampir satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, para Aktivis 98 mempersiapkan evaluasi yang akan dipublikasikan pada Oktober mendatang. Dalam catatan mereka, banyak program strategis yang tidak dijalankan secara optimal akibat kinerja menteri yang dianggap lemah.
“Kabinet sekarang ini kinerjanya kurang baik. Ada beberapa program yang bagus, tapi karena kinerja menteri-menterinya tidak layak, program tersebut tidak berjalan sesuai harapan,” kata Surya.
Ia menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh. Meski tujuannya baik, implementasi di lapangan dianggap kurang profesional akibat penempatan pejabat yang lebih berdasarkan kompromi politik daripada keahlian.
Tak hanya itu, kebijakan pajak digital seperti pajak marketplace, sosial media, hingga penerapan Payment ID juga dikecam karena justru memperberat kondisi ekonomi rakyat menjelang perayaan 80 tahun kemerdekaan RI.
“Pajak yang dikenakan justru membuat hidup rakyat semakin susah,” tegasnya.
Kritik lain juga diarahkan pada lembaga investasi pemerintah, Danantara, yang dinilai tidak jelas orientasinya dan lebih fokus pada pinjaman asing daripada pembangunan berkelanjutan berbasis nasional.
“Alih-alih dikelola profesional, kebijakannya malah mencari pinjaman modal asing dan sarat kepentingan politik,” lanjut Surya.
Anggota Aktivis 98 lainnya, Adi Wibowo, menilai sistem demokrasi di Indonesia saat ini belum sehat. Ia menyebut dominasi partai besar membuat partai kecil kehilangan ruang untuk menyuarakan kepentingan rakyat.
“Partai kecil ditekan habis-habisan agar tidak bisa mewakili kepentingan rakyat secara luas,” ujarnya.
Melihat dinamika ini, Aktivis 98 menyerukan perombakan kabinet sebagai langkah awal memperbaiki arah pemerintahan. Mereka juga mendorong pembukaan ruang-ruang demokrasi yang inklusif agar masyarakat dapat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi. (*)
Dengan kemajuan teknologi saat ini, mereka optimistis gerakan rakyat bisa lebih kuat dan masif. (*)
