PanenTalks, Jakarta-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membentuk Pusat Krisis Industri Pengguna Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai respons atas keresahan pelaku industri yang terdampak pembatasan pasokan gas.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan langkah ini diambil setelah produsen gas mengumumkan pembatasan pasokan hingga 48 persen.
“Menurut kami, hal ini janggal karena pasokan gas untuk harga normal stabil. Tapi mengapa pasokan untuk HGBT yang berharga USD 6,5 per MMBTU justru dibatasi? Artinya tidak ada masalah dalam produksi dan pasokan gas dari industri hulu,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/8).
Febri menegaskan produsen gas tidak seharusnya membangun narasi pembatasan pasokan demi menaikkan harga. “Kami tidak ingin kejadian serupa di masa lalu terulang, di mana relaksasi impor membuat industri dalam negeri menurun, bahkan tutup dan melakukan PHK,” tegasnya.
Menurut Febri, Pusat Krisis ini memiliki tiga tujuan utama. “Pertama, menerima pengaduan dari industri pengguna HGBT. Kedua, menjadikan laporan tersebut sebagai dasar kebijakan Kemenperin. Ketiga, sebagai wujud akuntabilitas publik dalam mengawal keberlanjutan industri pengguna gas,” jelasnya.
Ia menyebut sejumlah industri, khususnya keramik, baja, gelas kaca, dan oleokimia, sudah melaporkan dampak dari pasokan gas yang dibatasi. “Di lapangan, ada yang mematikan unit produksi, ada yang beralih ke solar dengan biaya lebih mahal, bahkan ada yang menghentikan produksi dan berpotensi merumahkan pekerja,” ungkapnya.
Febri menegaskan, gas merupakan komponen vital dalam proses produksi industri. “Kalau gas dibatasi atau harganya melonjak, industri pasti terpukul. Ini bukan hanya soal biaya, tapi juga daya saing dan keberlangsungan usaha,” paparnya.
Ia memastikan pemerintah akan terus mengawal konsistensi pelaksanaan HGBT sesuai Perpres. “Crisis Center adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha. Kami akan terus berjuang agar industri bisa berproduksi optimal dan menyerap tenaga kerja lebih banyak,” pungkasnya.
