PanenTalks, Sleman – Upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan ekosistem laut melalui pemetaan nasional mendapat dukungan dari kalangan akademisi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah mempersiapkan peta nasional ekosistem terumbu karang dan padang lamun, yang bakal rampung dan diluncurkan pada akhir 2025. Inisiatif ini penting sebagai dasar untuk berbagai kebijakan strategis terkait laut dan perubahan iklim.
Salah satu dukungan datang dari Prof. Pramaditya Wicaksono, pakar pemetaan padang lamun dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menilai peta ini akan memainkan peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia. Utamanya dalam konteks Nationally Determined Contribution (NDC), ocean accounting, dan perizinan pembangunan berbasis ekosistem laut.
“Jauh dari potensi sesungguhnya,” kata Pramaditya saat mengomentari kondisi data lamun nasional saat ini di Kampus UGM, Jumat, 22 Agustus 2025.
Ia menyebut bahwa luasan padang lamun yang tervalidasi baru mencapai sekitar 290 ribu hektare. Angka yang menurutnya masih sangat kecil bila melihat potensi wilayah laut Indonesia yang luas.
Pramaditya menekankan salah satu tantangan utama dalam penyusunan peta ekosistem laut adalah keterbatasan metode konvensional seperti survei lapangan. Menurut dia penerapannya di seluruh wilayah kepulauan Indonesia memang tidak mudah. Untuk itu, ia menyarankan pendekatan integratif yang memanfaatkan teknologi modern.
“Karena itu, perlu upaya mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh, satelit, remote sensing, serta data lapangan melalui pendekatan citizen science,” ujar dia menjelaskan.
Selain kendala teknis, Pramaditya menyoroti persoalan koordinasi antar-lembaga yang selama ini memperlambat kemajuan dalam pengumpulan dan pemanfaatan data ekosistem laut.
Menurutnya, data yang tersebar di berbagai instansi belum dikelola secara terintegrasi dan standar data yang seragam masih belum tersedia.
Dalam konteks inisiatif ini, KKP disebut telah berupaya merangkul berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga organisasi non-pemerintah, guna memperkuat sinergi dan memperjelas pembagian peran.
“Kita akan segera memiliki peta lamun nasional pertamanya. Bahkan, sejumlah negara besar pun belum memiliki peta sejenis yang terintegrasi secara nasional. Hal ini akan menjadi prestasi penting, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga sebagai kontribusi pada upaya global dalam pengelolaan ekosistem karbon biru,” ujarnya.
Rencana peluncuran peta nasional ekosistem laut pada akhir 2025 pun diharapkan menjadi momentum penting dalam perjalanan pengelolaan sumber daya laut Indonesia.
Pramaditya berharap peta ini tak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga tonggak perubahan arah kebijakan kelautan nasional yang lebih ilmiah dan berkelanjutan.
“Hal ini menjadi tonggak sejarah dalam pengelolaan ekosistem laut Indonesia serta memperkuat peran negara dalam mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan,” tandasnya. (*)
