PanenTalks, Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono, menegaskan pentingnya data desa yang akurat sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan nasional. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pemaparan Data Desa Presisi (DDP) oleh Prof. Sofyan Sjaf dari IPB University, Selasa (5/8) di Jakarta.
“Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan dalam mengambil keputusan,” ujar Ferry. Ia menyebut, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang tengah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ferry, pemerintah telah merumuskan berbagai program strategis seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja. Namun semua itu membutuhkan pijakan data yang tepat agar program tepat sasaran, terutama di wilayah pedesaan.
Wamenkop menyoroti Data Desa Presisi sebagai salah satu aplikasi yang mampu memotret kondisi desa secara menyeluruh. “Aplikasi ini sudah diuji coba di beberapa daerah, termasuk DIY. Hasilnya sangat layak dipertimbangkan sebagai dasar kebijakan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Ferry juga menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya antara Kementerian Koperasi dan BP Taskin. “Kita ingin punya semangat yang sama untuk membangun data yang presisi karena kita sama-sama ingin mengurangi kemiskinan bahkan bisa menghilangkan,” katanya.
Wakil Kepala I BP Taskin, Nanik S. Deyang, menyambut baik rencana kerja sama ini. Ia menilai kolaborasi dalam validasi data, terutama data penduduk miskin, harus melibatkan banyak pihak, termasuk kalangan akademisi.
Sementara itu, Prof. Sofyan Sjaf, penggagas DDP sekaligus Guru Besar Sosiologi Pembangunan IPB, menjelaskan bahwa pendekatan DDP bersifat partisipatif dan bottom-up. “Kita perlu merekognisi data yang dibangun dari bawah, oleh masyarakat sendiri,” katanya.
DDP, jelas Sofyan, menggabungkan pendekatan mikro spasial, teknologi drone, kecerdasan buatan (AI), dan enumerator dari pemuda desa. “Sistem aplikasi hanya bisa diisi saat enumerator benar-benar berada di lokasi. Semua data dikendalikan dalam satu server yang memuat data spasial dan numerik,” terangnya.
Hingga kini, DDP telah diterapkan di 16 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan 1.239 desa. Seluruh proses dilakukan secara ilmiah dan dikawal akademisi untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan.
